4.00028 akad istishna pada perbankan syariah

 

  • Ringkasan Materi: Akad istishna' adalah jenis perjanjian jual beli komoditas atau barang pesanan dalam bentuk penugasan pembuatan barang tertentu (biasanya berkaitan dengan sektor manufaktur, industri kreatif, atau konstruksi pembangunan) di mana spesifikasi teknis, mutu, kualitas, dan harga disepakati secara rinci di muka antara pihak pemesan (mustashni') dan pihak penjual atau pembuat (sani'). Sistem pembayaran dalam akad istishna' bersifat sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, baik dibayar secara tunai di muka, dicicil secara periodik, maupun dibayar bertahap berdasarkan tingkat kemajuan fisik (progres) penyelesaian pekerjaan.

    Dalam praktik perbankan syariah modern, pembiayaan istishna' sering kali dikombinasikan menjadi istishna' paralel. Dalam skema ini, bank bertindak ganda: pada tahap awal bank bertindak sebagai penjual kepada nasabah pemesan, namun di sisi lain bank juga bertindak sebagai pembeli dengan menunjuk pihak ketiga (subkontraktor atau produsen riil) untuk memproduksi atau membangun fisik objek yang dipesan. Model ini sangat diandalkan dalam mendukung sektor pembiayaan perumahan massal, pembangunan fasilitas umum, dan infrastruktur produktif.

  • Pertanyaan Kritis: Bagaimana langkah mitigasi strategis yang harus diambil oleh bank syariah untuk mengantisipasi lonjakan inflasi harga bahan baku di tengah proses konstruksi proyek berakad istishna' paralel, ketika harga jual akhir kepada nasabah sudah dikunci mati di awal akad?

    • Komentar

    1. nadiyah zulfa15 Oktober 2026 pukul 06.05

      nama:nadiyah zulfa
      nim:260503110014

      Bagaimana langkah mitigasi strategis yang harus diambil oleh bank syariah untuk mengantisipasi lonjakan inflasi harga bahan baku di tengah proses konstruksi proyek berakad istishna' paralel, ketika harga jual akhir kepada nasabah sudah dikunci mati di awal akad?


      BalasHapus

    Posting Komentar

    Postingan populer dari blog ini

    BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

    A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah Pancasila bukan sekadar ideologi negara dalam pengertian teknis-politis, melainkan merupakan sistem nilai yang tumbuh dari dalam perut peradaban bangsa Indonesia sendiri. Ia bukan dipinjam dari luar, bukan pula dipaksakan oleh kekuatan asing. Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang selama berabad-abad hidup dalam praktik sosial, budaya, adat istiadat, dan keyakinan spiritual masyarakat Nusantara — termasuk di dalamnya nilai-nilai Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mayoritas penduduk. Di sisi lain, Islam sebagai agama wahyu memiliki kerangka tujuan hukum yang dikenal sebagai Maqashid Syariah — yakni tujuan-tujuan mendasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Imam al-Ghazali, kemudian dikembangkan oleh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, merumuskan lima tujuan utama syariah: perlindungan atas agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturun...
    Baca selengkapnya

    BAB 1:HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

     A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam 1. prepektuf pancasila Pancasila memandang manusia bukan sekadar faktor produksi atau pelaku pasar belaka, melainkan sebagai subjek bermartabat yang menjadi pusat dan tujuan dari seluruh aktivitas ekonomi. Pandangan ini mengalir dari sila-sila Pancasila secara terpadu: Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menempatkan manusia sebagai makhluk religius yang aktivitas ekonominya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai transendental. Ekonomi bukan domain sekuler yang bebas nilai, melainkan arena pengabdian kepada Tuhan melalui kesejahteraan sesama. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menegaskan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sistem ekonomi wajib menghormati derajat kemanusiaan ini — tidak ada eksploitasi, perbudakan upah, atau peminggiran kelompok rentan. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) menggariskan bahwa kegiatan ekonomi harus memperkuat kohesi nasional, bukan mempertajam polarisasi...
    Baca selengkapnya